Persoalan-persoalan mendasar yang berkait dengan kemandirian sebuah bangsa biasanya lebih banyak bersumber dari diri sendiri sebagai bangsa yang biasanya berkisar pada persoalan kualitas sumberdaya manusia, karakter pemimpin yang bermental tempe. Ketikdakberdayaan ekonomi rakyat dll. Memang kita memaklumi bahwa ada juga faktor eksternal yang mempengaruhinya, misalnya konstelasi politik dan ekonomi internasional yang memang belum adil. Ada Amerika Serikat yang kini berlaku sebagai hegemon tunggal. Ada gap yang selama ini belum terjembatani antara negara-negara kaya dan miskin. Ada trend globalisasi di segenap ranah kehidupan yang terus menerus menerpa.
Persoalan-persoalan mendasar yang berkait dengan kemandirian sebuah bangsa biasanya lebih banyak bersumber dari diri sendiri sebagai bangsa yang biasanya berkisar pada persoalan kualitas sumberdaya manusia, karakter pemimpin yang bermental tempe. Ketikdakberdayaan ekonomi rakyat dll. Memang kita memaklumi bahwa ada juga faktor eksternal yang mempengaruhinya, misalnya konstelasi politik dan ekonomi internasional yang memang belum adil. Ada Amerika Serikat yang kini berlaku sebagai hegemon tunggal. Ada gap yang selama ini belum terjembatani antara negara-negara kaya dan miskin. Ada trend globalisasi di segenap ranah kehidupan yang terus menerus menerpa.
Kemandirian sebuah bangsa bisa diukur dari 3 (tiga) aspek. Pertama, kemampuannya dalam menetapkan ideologi kebangsaan secara lugas dan tegas. Lugas sehingga bisa dipahami bangsa-bangsa lain bahwa kita memiliki, meyakini dan menerapkan pandangan atau falsafah hidup kita sendiri. Tegas dalam arti tidak terpengaruh berbagai tantangan dan pendiktean ideologi bangsa lain yang tidak sejalan dengan milik kita.Ideologi yang diyakini bersama secara mantap bisa mencegah bangsa ini terombang-ambing –tidak berdikari (berdiri di atas kaki sendiri)— dalam pergulatan antar-bangsa yang semakin keras ini. Kelugasan dan ketegasan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah keharusan, apabila yang kita tuju adalah kemandirian bangsa yang hakiki
Kedua, kemandirian bangsa juga bisa dilihat dari kebolehannya dalam merumuskan, memutuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan negara tanpa campur tangan pihak-pihak lain secara berlebihanKetiga, kemandirian bangsa tentu saja juga bisa diukur dari kemampuannya dalam menjaga dan mempraktikkan kedaulatan atas wilayah, penduduk dan segenap sumberdaya yang ada di dalamnya. Kemampuan negara dalam menjaga keutuhan wilayah dari ancaman eksternal maupun ancaman separatisme internal adalah kebutuhan esensial dalam kemandirian bangsa. Kemampuan negara dalam menjaga aset atau sumberdaya yang ada di dalamnya juga merupakan keharusan.
Untuk memandirikan bangsa ni dan kemudian mengatasi berbagai persoalannya, bangsa itu sendirilah yang harus bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh bangsa tersebut. Pertama, memperkenalkan semangat kebangsaan yang berbasis kemandirian kepada seluruh masyarakatnya dengan berbagai macam cara dan media yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan memahaminya. Yang paling mudah bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun nonforma yang merupakan avant-garde dalam proses pembinaan bangsa secara keseluruhan. Nasionalisme yang sempit dengan demikian perlu diperluas menjadi nasionalisme dengan hakikat kemandirian di segenap bidang: politik, ekonomi dan sosio-kultural. Selama ini, seorang nasionalis diukur dari kemampuannya dalam menyatukan bangsa, tetapi yang perlu ditambahkan di sini adalah kemampuannya dalam memandirikan bangsa.
Kedua, di bidang ekonomi pemerintah dan para pelaku usaha perlu lebih menegaskan lagi pemihakannya pada kemajuan ekonomi rakyat. Bukan malah sebaliknya pemihakan pada segelintir konglomerat yang berusaha mematikan pasar rakyat untuk kepentingan ysahanya. Kemajuan sektor-sektor ekonomi rakyat inilah yang akan sangat menentukan proses kemandirian sebuah bangsa. Potensi ekonomi rakyat Indonesia sesungguhnya sangat tinggi. Kekenyalannya sudah terbukti bahkan di masa-masa krisis ekonomi dan moneter melanda negeri ini. Sehingga, tidak ada pemihakan lain selain kepada ekonomi sektor ini.
Ketiga, Pemerintah perlu membangun suasa kondusif agar masyarakat turut berpikir dan berperan serta melalui program program komunitas, organisasi kemasyarakatan agar muncul keontentikan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong agar mereka mempercepat langkahnya sebagai organisasi moderen yang mementingkan aspek-aspek profesionalisme, fungsionalisme dan kemandirian dalam berbagai program dan amal usahanya. Karena aspek-aspek itulah yang akan bisa menjadi motor penggerak dan persebaran gerakan organisasi kemasyarakatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar